PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAH/ KOTA

Upaya penataan ruang untuk berbagai tingkatan telah dilakukan oleh Pemerintah baik dalam kaitan dengan wilayah maupun kota. Namun demikian beberapa issue penataan ruang yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan baik di pusat maupun di daerah  antara lain :

  1. Kesenjangan dalam dan antar wilayah baik wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.
  2. Masih banyaknya masalah penataan ruang lintas wilayah dan lintas sektor.
  3. Pembangunan belum sepenuhnya mengacu pada penataan ruang.
  4. Belum efektifnya pemanfaatan ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah  sebagai alat keterpaduan lintas wilayah dan lintas sektoral.
  5. Belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang
  6. Rendahnya peran masyarakat dan pelaku lainnya dalam penataan ruang

Untuk mengantisipasi issue tersebut Pemerintah melalui masyarakat telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan penyediaan jaringan prasarana wilayah secara terpadu yaitu keterpaduan prasarana penunjang antara lain : transportasi, drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi,olahraga dan lain–lain sangat esensial bagi pencapaian efisiensi pembangunan.

Konsep Penataan Ruang Publik

Prinsip-prinsip dalam manajemen ruang publik termasuk penyediaan prasarana olah raga adalah sebagai berikut :

  1. Keterlibatan masyarakat, baik dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan ruang publik, dimana masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas ruang publik, namun juga sekaligus memiliki kewajiban untuk memeliharanya. Didalam Undang-Undang No.24/1992 tentang Penataan Ruang, pasal 5, disebutkan bahwa: (a) setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan (b) setiap orang berkewajiban  menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan keterlibatan masyarakat, terutama dalam pemeliharaan dan pengelolaan, maka jaminan keberlanjutan fungsi dari ruang publik tersebut akan dapat lebih besar. Dalam konteks ini, masyarakat seyogyanya dipandang sebagai elemen vital, yakni sebagai elemen yang paling memahami hal-hal yang menjadi kebutuhannya sehingga ruang publik tercipta sesuai dengan kebutuhan komunitasnya. Pada gilirannya hal ini akan mendorong tumbuhnya rasa memiliki pada ruang publik tersebut.
  2. Kemitraan dengan dunia usaha. Walapun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin tersedianya ruang publik, namun demikian penyediaannya dapat diserahkan kepada dunia usaha. Dalam konteks ini pemerintah dapat bertindak sebagai “fasilitator dan regulator” melalui berbagai perangkat pengaturannya dan sekaligus sebagai pengawas yang menjamin penyediaan fasilitas ruang publik sesuai dengan kebutuhan warga kota.
  3. Penegakan hukum (law enforcement) tanpa pandang bulu agar pelanggaran pemanfaatan fasilitas umum tidak menjadi hal biasa sebagaimana dapat dijumpai di berbagai tempat. Instrumen yang dapat digunakan sebagai landasan penegakan hukum, disamping Rencana Tata Ruang Kota, adalah peraturan mintakat (zoning regulations) yang juga ditetapkan melalui Perda. Instrumen ini memungkinkan adanya peran yang kuat dari para ahli perencanaan kota, arsitektur-landskap, lingkungan, dan sosial-budaya, untuk bersama-sama duduk dalam Komisi Perencanaan Kota (Planning Commission) yang terus memantau penyelenggaraan pengaturan zoning, khususnya zoning yang ditetapkan sebagai ruang-ruang publik.
  4. Penerapan instrumen insentif-disinsentif melalui mekanisme DAU yang mana Pemerintah Pusat dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk secara pro-aktif mengembangkan dan mengelola ruang publik (termasuk prasarana dan sarana) dengan kondisi dan kualitas yang memenuhi aspek-aspek yang telah dikemukakan di atas. Instrumen ini pun diharapkan dapat mendorong  Pemerintah Daerah untuk menjamin adanya pemihakan yang tegas terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah agar dapat memiliki akses dan alternatif (choice) yang sama dengan kelompok lainnya.
  5. Terpadu, terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Prinsip tersebut dimaksudkan agar tercipta suatu keterpaduan antar sektor dan antar wilayah dan tekoordinasinya program-program pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
  6. Penataan ruang publik tidak hanya terbatas secara administratif namun juga termasuk pada kawasan (fungsional).
  7. Penataan ruang publik juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi wilayah tersebut.
  8. Dukungan terhadap penyediaan NSPM yang terkait dengan ruang publik seperti pedoman lokasi dan penyediaan prasarana olah raga, pedoman pelibatan masyarakat dalam membangun prasarana olah raga/ ruang publik dan Usulan SNI  yang terkait dengan penyediaan prasarana olah raga.

Rencana Tata Ruang Kota

Dalam  upaya untuk menjadikan suatu kota yang  tertata dengan baik,  bersih  dan berwawasan lingkungan memerlukan suatu penataan  ruang kota yang  sesuai dengan karakteristik dari kota itu sendiri.  Untuk menjadikan kota sesuai dengan yang diharapkan maka dalam setiap pusat permukiman kota dapat menyusun Rencana Tata Ruang Kota agar dalam pemanfaatan lahan untuk berbagai kebutuhan dapat diatur dalam rencana tata ruang kota. Sebagai salah satu contoh dalam Rencana Tata Ruang Kota juga memuat tentang pemanfaatan ruang untuk Taman Hijau Kota/jalur hijau yang secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah dari masing–masing Pemerintah Daerah Kota.

 

Secara umum dapat disampaikan dalam paper ini bahwa dalam memanfaatkan ruang di daerah permukiman tetap harus memperhatikan dasar-dasar mengenai manajemen ruang publik agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi konflik antar pelaku pembangunan, antar masyarakat maupun dengan swasta, sehingga dalam penyusunan rencana tata ruang kota itu benar-benar memberikan manfaat lebih untuk masyarakat.

Kendala Dalam Mengimplementasikannya

Dalam penataan ruang publik terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, antara lain adalah sebagai berikut :

1)      Rendahnya pemahaman masyarakat atas manfaat penataan ruang sehingga partisipasinya kurang optimal yang disebabkan karena masih kurangnya informasi tentang penataan ruang yang diterima oleh masyarakat dan belum adanya persamaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah akibat tidak   terakomodasikannya aspirasi masyarakat akan kebutuhan ruang publik.

2)      Penegakan hukum yang belum optimal terhadap pelanggaran penataan ruang (lokasi dan pemanfaatan ruang publik), terutama dalam aspek pemanfaatan dan pengendalian.

3)      Kelembagaan yang terkait dengan penataan ruang dari pusat hingga masyarakat tingkat akar rumput (grass root) belum sepenuhnya tertata dengan baik.

4)      Terbatasnya sumberdaya manusia dan rendahnya komitmen stakeholder dalam penataan ruang publik menimbulkan kurang termanfaatkan dan terkelolanya ruang-ruang publik dengan baik.

5)      Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu CO2, CH4, N2O, SF6, HFC dan PFC akibat aktifitas manusia menyebabkan meningkatnya radiasi yang terperangkap di atmosfer.

Daftar Pustaka

Akil, Sjarifuddin.Ir  (Dirjen Penataan Ruang) Disampaikan dalam Temu Konsultas Penyusunan Standarisasi Taman Rekreasi dan Kebugaran Jasmani Cisarua  Bogor, 27-30 Maret 2003

Alfian, Magdalia disampaikan dalam Diskusi Sejarah yang diselenggarakan oleh BPSNT Yogyakarta tanggal 11-12 April 2007 di Hotel Matahari, Yogyakarta

Suban, Alex. Koran Suara Pembaruan 25 Agustus 2007 Sumber: Suara Pembaruan Online

Yunus, Hadi Sabari, 2005 Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar

About Saifur

Pelajar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s