UNDANG-UNDANG OPM FIK UM NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PEMILIHAN UMUM ORGANISASI PEMERINTAHAAAN MAHASISWA TAHUN 2010

Menimbang:
  1. Bahwa pemilu raya merupakan media untuk melakukan pergantian pengurus dalam pemerintahan mahasiswa Universitas Negeri Malang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Rektor No. 762a/KEP/ H32.III/KM/2010.
  2. Bahwa pemilu raya perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya, dan dilaksanakan berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  3. Bahwa pemilu raya harus mampu menjamin prinsip pemerataan, keterwakilan ,akuntabilitas, legalitas, dan legitimasi.
  4. Bahwa pemilu raya perlu diselenggarakan berdasarkan peraturan yang jelas, transparan, dan mengikat.
  5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) s.d. (d), perlu membentuk Undang-undang tentang Pemilihan Umum OPM FIK UM.

 

Mengingat:
  1. Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Kep. Mendikbud RI No. 155/ 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
  5. Kep. Mendiknas RI No. 170/U/2000, tentang Statuta Universitas.
  6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No. 762a/KEP/ H32.III/KM/2010 tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang Tahun 2010.

 

  1. Hasil Kongres VIII Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Malang Tahun 2010.

 

Memperhatikan: Hasil-hasil Rapat Dewan Mahasiswa Fakultas OPM Fakultas Ilmu Keolahragaan  Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan  :  Undang-undang Tentang Pemilihan Umum Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang Tahun 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut Pemilu Raya FIK UM adalah sarana pelaksanaan kedaulatan pemerintahan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.
  2. Pemilu senator Dewan Mahasiswa Fakultas adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Mahasiswa Fakultas berdasarkan pedoman Ormawa FIK UM dan AD/ART OPM FIK UM.
  3. Pemilu Gubernur Mahasiswa dan Bupati Mahasiswa adalah pemilu untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas, dan Ketua dan Wakil Ketua HMJ.
  4. Dewan Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut DMF, adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud AD/ART OPM FIK UM.
  5. Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas, selanjunya disebut Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa FIK UM adalah ketua lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas sebagaimana disebutkan dalam AD/ART OPM FIK UM.
  6. Ketua dan Wakil Ketua HMJ, selanjunya disebut Bupati dan Wakil Bupati Mahasiswa FIK UM adalah ketua lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat jurusan sebagaimana disebutkan dalam AD/ART OPM FIK UM.
  7. Komisi Pemilihan Umum Fakultas selanjutnya disebut KPU Fakultas adalah penyelenggara Pemilu di tingkat fakultas yang bersifat independen dan mandiri.
  8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  9. Panitia Pengawas Pemilu Fakultas, selanjutnya disebut Panwaslu Fakultas adalah panitia yang dibentuk oleh DMF untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat Fakultas.

10. Pemilih adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang masih aktif kuliah serta dapat menunjukkan KTR atau KTM pada saat pemilihan.

11. Peserta Pemilu adalah perseorangan untuk pemilu anggota DMF dan pasangan untuk pemilu Gubernur Mahasiswa, serta Bupati Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu..

12. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program.

 

 

BAB II

ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

 

Pasal 3

Pemilu diselenggarakan untuk memilih:

1. Senator DMF

2. Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa

3. Bupati dan Wakil Bupati Mahasiswa

 

Pasal 4

1. Pemilu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

2. Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

b. pendaftaran peserta pemilu;

c. penetapan peserta pemilu;

d. masa kampanye;

e. masa tenang;

f. pemungutan dan penghitungan suara;

g. penetapan hasil pemilu; dan

h. pelantikan.

3. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan oleh  KPU fakultas.

 

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

1. Pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dilaksanakan dengan sistem perolehan suara terbanyak.

2. Pemilu untuk memilih senator DMF dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil.

Bagian Ketiga

Lembaga Penyelenggara

Pasal 6

1. Pemilu untuk memilih anggota DMF, gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati disenggarakan oleh KPU Fakultas.

2. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu di tingkat fakultas dilaksanakan oleh Panwaslu Fakultas.

 

Pasal 7

KPU dibentuk dengan cara sebagai berikut:

1. Di tingkat universitas dibentuk oleh DPM dan ditetapkan oleh Rektor.

2. Di tingkat fakultas dibentuk oleh DMF dan ditetapkan oleh Dekan.

 

Pasal 8

KPU adalah pelaksana teknis Pemilu Raya OPM FIK UM yang bersifat Independen.

Pasal 9

1. KPU berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu Raya.

2. Tugas KPU Fakultas adalah melaksanakan Pemilu Raya untuk memilih Ketua BEMFA dan Wakilnya (Gubernur dan Wakil Gubernur), Ketua HMJ dan Wakilnya (Bupati dan Wakil Bupati Mahasiswa), dan senator untuk DMF, dilanjutkan membantu mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi sebagai pelaksana teknis.

Pasal 10

Wewenang KPU adalah menyusun peraturan penyelenggaraan Pemilu Raya.

 

Pasal 11

 

KPU Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 12

1. Anggota KPU Fakultas adalah mahasiswa fakultas masing-masing yang telah mendaftar dan lulus seleksi oleh DMF, dengan jumlah maksimal 25 orang.

2. Kepengurusan KPU Fakultas minimal terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.

3. Pembentukan kepengurusan KPU Fakultas ditetapkan melalui rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) anggota.

4. Ketua KPU Fakultas dipilih secara aklamasi atau berdasar suara terbanyak dalam rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) anggota.

 

Pasal 13

Panwaslu dibentuk dengan cara sebagai berikut:

Di tingkat fakultas dibentuk oleh DMF dan ditetapkan oleh Dekan.

 

Pasal 14

Panwaslu adalah pengawas pelaksan teknis Pemilu Raya OPM FIK UM yang bersifat Independen.

 

Pasal 15

  1. Tugas Panwaslu adalah melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu raya.
  2. Wewenang Panwaslu adalah menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang berkaitan dengan Pemilu raya.

 

BAB III

PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU

Bagian Kesatu

Peserta Pemilu

Pasal 16

1. Peserta Pemilu untuk memilih senator  DMF adalah perseorangan.

2. Peserta Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa  serta Bupati dan Wakil Bupati Mahasiswa adalah pasangan yang terdiri dari dua orang.

Pasal 17

Perseorangan dan pasangan calon dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU.

 

Bagian Kedua

Persyaratan Peserta Pemilu

Pasal 18

  1. Persyaratan Peserta Pemilu ditentukan oleh KPU dengan berpedoman pada hasil Kongres dan hasil Konferensi.
  2. Setiap mahasiswa  Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan diri sebagai calon peserta pemilu.
  3. Prosedur, format kelengkapan administrasi,dan tata cara pengajuan daftar calon ditetapkan oleh KPU.

Bagian Ketiga

Verifikasi Peserta pemilu

Pasal 19

1. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagai peserta pemilu.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

 

Pasal 20

1. Calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.

2. Penetapan Calon Peserta Pemilu sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU dan bersifat final.

3. Penetapan nomor urut Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Peserta Pemilu.

4. Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU.

Bagian Keempat

Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Calon Peserta Pemilu

Pasal 21

1. Panwaslu Fakultas melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Fakultas.

2. Dalam hal Panwaslu Fakultas menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU Fakultas dalam melaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan atau menguntungkan calon Peserta Pemilu, maka Panwaslu Fakultas menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Fakultas.

3. KPU Fakultas wajib menindak lanjuti temuan Panwalu Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

BAB IV

HAK MEMILIH

Pasal 22

1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada saat pemilu raya dilaksanakan.

2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh KPU dalam daftar pemilih.

 

Pasal 23

Untuk dapat menggunakan hak memilih, mahasiswa harus terdaftar sebagai pemilih dan atau dapat menunjukkan KTM atau KTR pada saat pemungutan suara.

BAB V

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Kampanye Pemilu

Pasal 24

Kampanye Pemilu diiakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik bagi mahasiswa.

 

Pasal 25

1. Kampanye Pemilu difasilitasi oleh KPU.

2. Kampanye Pemilu wajib diikuti oleh peserta kampanye.

 

Pasal 26

1. Pelaksana kampanye Pemilu senator DMF terdiri atas perseorangan calon senator  DMF.

2. Pelaksana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa  serta Bupati dan Wakil Bupati Mahasiswa adalah pasangan calon dan atau tim sukses yang didaftarkan kepada KPU.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 27

Materi kampanye yang diikuti oleh peserta pemilu meliputi visi, misi, dan program yang yang bersangkutan.

 

Bagian Ketiga

Metode Kampanye

Pasal 28

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. debat terbuka;

c.  penyebaran bahan kampanye kepada umum;

d. pemasangan alat peraga di tempat umum;

e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang undangan.

Pasal 29

1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPU sampai dengan masa tenang.

2. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

 

Pasal 30

1. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye diatur oleh KPU Fakultas.

2. Waktu, tanggal, tempat dan teknis pelaksanaan Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

 

Bagian Keempat

Larangan dalam Kampanye

Pasal 31

1. Dalam kampanye pemilu raya dilarang :

  1. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan peserta pemilu raya yang lain;
  2. Menghasut atau mengadu domba antar mahasiswa, baik perseorangan maupun kelompok;
  3. Mengancam dan melakukan tindak kekerasan;
  4. Merusak dan atau menghilangkan alat publikasi peserta pemilu raya yang lain.

2.  Ketentuan lebih lanjut tentang larangan dalam kampanye diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kelima

Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 32

  1. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPU Fakultas menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
  2. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye dikenai sanksi berupa :
    1. Peringatan lisan dan tertulis.
    2. Apabila poin (a) tidak diindahkan maka dicabut haknya sebagai peserta pemilu raya, dan tidak diperkenankan mengikuti pemilu raya pada tahun yang sama.
    3. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye ditetapkan oleh KPU.

 

Bagian Keenam

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 33

1. KPU Fakultas berkoordinasi dengan urusan rumah tangga atau perlengkapan fakultas untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.

2. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kampus.

3. Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam peraturan KPU.

 

Bagian Ketujuh

Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Pasal 34

Panwaslu Fakultas melaksanakan pengawasan pelaksanaan kampanye pemilu fakultas.

 

BAB VI

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 35

1. KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

2. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

a. kotak suara;

b. surat suara;

c. tinta;

d. bilik pemungutan suara;

e. segel;

f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan

g. tempat pemungutan suara.

3. Perlengkapan pemungutan suara harus disiapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan perlengkapan pemungutan suara diatur oleh KPU.

 

BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 36

1. Pemungutan suara Pemilu senator DMF, Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa, Bupati dan Wakil Bupati Mahasiswa dilaksanakan secara serentak.

2. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU.

3. Tata cara pemberian dan pemungutan suara diatur oleh KPU.

Pasal 37

1. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan; dan pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan serta dapat menunjukkan KTM atau KTR.

2. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.

3. Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

4. Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Pasal 38

1. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.

2. Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.

3. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.

4. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu .

5. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari peserta pemilu.

 

 

 

 

 

 

BAB VIII

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 39

Penghitungan suara dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara pada tempat yang telah ditentukan oleh KPU setelah seluruh kotak suara dari seluruh TPS terkumpul.

 

Pasal 40

1. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;

c.  jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan

d. sisa surat suara cadangan.

2. Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh anggota KPU yang ada di TPS.

 

Pasal 41

Suara dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh petugas KPU di TPS bersangkutan; dan

b. pemberian tanda coblos pada surat suara.

c. ketentuan lebih lanjut tentang suara sah diatur oleh KPU.

BAB IX

PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 42

1. Hasil Pemilu Fakultas terdiri dari senator DMF, Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa, Bupati dan Wakil Bupati Mahasiswa.

2. KPU wajib menetapkan hasil Pemilu.

 

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 43

  1. Aturan peralihan ini, berdasar dan berpedoman pada aturan peralihan yang ada dalam Undang-undang ini.
  2. Aturan Peralihan khusus mengatur ketentuan-ketentuan yang belum ada dalam Undang-undang ini.
  3. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini ada kekeliruan, maka akan diperbaiki seperlunya, dengan ditambahkan pada lembaran tersendiri yang menjadi satu kesatuan naskah dari Undang-undang ini.
  4. Pengaturan dan ketentuan yang telah berlangsung, diusahakan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan perundangan ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 44

Aturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal  : 08 November 2010

Ketua DMF IK,

 

 

 

 

Mohammad Saifur Romadhan

NIM  307721407038

 

 

 

Mengetahui

a.n. Dekan

Pembantu Dekan

Fakultas Ilmu Keolahragaan

Universitas Negeri Malang,

 

 

 

 

Drs. Mardianto, M.Kes.

NIP 196110311987011001

 

About Saifur

Pelajar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s